A.
MATERI PEMBELAJARAN
Assalammualaikum wr. wb. Apa kabar anak
anakku sekalian?
Semoga kalian
selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu mencari ilmu pengetahuan
guna masa depan yang gemilang. Perhatikan gambar di bawah ini :
Gambar diatas menunjukkan
suasana pembacaan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Apa yang
menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apa
hubungan Dekrit Presiden tersebut dengan konsep Demokrasi Terpimpin? Bagaimana
tanggapan rakyat terhadap Dekrit presiden itu? Untuk mengetahui jawabannya,
perhatikan uraian materi berikut ini!
1.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Oke lanjut kita akan bahas tentang era demokrasi
terpimpin di Indonesia. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan
keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan
pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul
gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali
kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan
dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit
Presiden tersebut adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD
1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.
2.
Penyimpangan terhadap UUD 1945
Dalam perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin,
justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah
cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden saja. Kondisi
tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk
pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah
sebagai berikut.
1)
Prosedur
pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena anggota MPRS
diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.
2)
Prosedur
pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini
anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal,
tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
memberi usulan kepada pemerintah.
3)
Prosedur
pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena
anggota DPRGR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru
dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah
seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat
memberhentikan Presiden.
4)
Penetapan manifesto
politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
5)
Pengangkatan
presiden seumur hidup.
3.
Kekuatan Politik Nasional
Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat
antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden Soekarno, Partai Komunis
Indonesia (PKI), dan TNI AD. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa
Demokrasi terpimpin partai politik tidak mempunyai peran besar dalam politik
nasional. Partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan
terhadap gagasan presiden. Partai politik yang bertolak belakang dengan
pemerintah di bubarkan dengan paksa. Dengan demikian partai politik itu tidak
dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok yang diwakilinya. Sampai
tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu:
PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI,
Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).
Gambar. Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia
(PKI), dan TNI AD
4.
Politik Luar Negeri
Poros Jakarta-Peking yang menimbulkan kegelisahan rakyat
a.
Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old
Established Forces) adalah sebutan untuk negara barat yang sudah mapan
ekonominya, khususnya negara kapiltalis. Nefo (The New Emerging Forces) adalah
sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara sosialis. Pada masa
Demokrasi Terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara
Nefo. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan
China) dan Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Pyongyang (Indonesia, Kamboja,
Vietnam Utara, dan Korea Utara). Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang
gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia
terkesan memihak blok sosial/komunis.
b.
Politik Mercusuar
Gambar Pembukaan Ganefo tahun 1963 di Indonesia
c.
Indonesia dengan Gerakan Nonblok
Dalam
Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk
organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok (Non-Aligned
Movement) didirikan untuk menyikapi persaingan antara Blok Barat yang dipiminan
Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Sovyet pada awal tahun
1960-an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya Perang Dingin (Cold War) yang
dapat mengancam perdamaian dunia.
Berdirinya
Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Kwame
Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan
Presiden Yugoslavia Jossep Broz Tito. Gerakan Non- Blok (GNB) secara resmi
berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1961 di Beograd,
Yugoslavia. Adapun tujuan pendirian Gerakan Non- Blok antara lain adalah
sebagai berikut.
1)
Menentang imperialisme
dan kolonialisme
2)
Menyelesaikan
sengketa secara damai.
3)
Mengusahakan
pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju.
4)
Membantu perdamaian
dunia dan berusaha meredakan ketegangan
Amerika
Serikat dengan Uni Soviet. Munculnya gagasan pembentukan Gerakan Non-Blok pada
Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 memperlihatkan besarnya pengaruh
Indonesia dalam gerakan tersebut. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan
KTT I Gerakan Nonblok di Beograd Yugoslavia
d.
Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi
Indonesia terjadi ketika kerajaan Inggris berniat untuk menyatukan daerah
jajahannya di asia tenggara untuk membentuk sebuah negara pesemakmuran Inggris
dengan nama Malaysia. Daerah yang akan disatukan diantaranya daerah jajahannya
di Borneo (Kalimantan) dan semenanjung malaya. Mendengar hal tersebut, Soekarno
menentang rencana Inggris tersebut. Soekarno berpendapat bahwa hal itu dapat
menambah kontrol inggris di asia tenggara sehingga dapat mengancam kemerdekaan
Indonesia. oleh karena itu Malaysia dianggap Soekarno sebagai boneka Inggris.
Konfrontasi
Indonesia dengan Malaysia
Pada
tanggal 16 September 1963 pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan.
Menghadapi tindakan ini, Indonesia melakukan konfrontasi. Pada tanggal 17
September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus.
Selanjtunya pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando
Rakyat (Dwikora). Isi Dwikora adalah sebagai berikut.
1)
Perhebat ketahanan
revolusi Indonesia
2)
Bantu perjuangan
revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk
memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Pada
saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi
keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan
diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan
Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.
e.
Pembebasan Irian Barat
Sesuai
isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan
kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari satu tahun, Belanda tidak
kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Dalam penyelesaian masalah
Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan
Belanda. Upaya ini tidak membuahkan hasil. Selanjutnya sejak tahun 1954 setiap
tahun persolan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis
Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif. Oleh karena
berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya
memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap
Belanda, antara lain sebagai berikut.
1)
Pada tahun 1956,
Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan
Uni Indonesia- Belanda. Melalui UU No. 13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956
Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia–Belanda tidak ada.
2)
Pada 17 Agustus
1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di
Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda
yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat
Indonesia yang ada di Belanda.
3)
Pembentukan
Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore) untuk menandingi
pembentukan negara Papua oleh Belanda.
Puncak
konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno
mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di
Yogyakarta. Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut.
1)
Gagalkan
pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2)
Kibarkan sang Merah
Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3)
Bersiaplah untuk
mobilisasi umum
Untuk
melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/ Pangti
ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan
keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian
Barat. Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962 oleh Komando Mandala
dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan
dari udara di daerah Irian Barat.
Operasi-operasi
infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI dan sukarelawan
di berbagai tempat di Irian Barat. Antara lain Operasi Banteng di Fak-Fak dan
Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga dengan
sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Pada
tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan
Perjanjian New York. Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut.
1)
Kekuasaan Belanda
atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.
2)
Irian Barat berada
di bawah PBB hingga 1 Mei 1963 melalui UNTEA (United Nations Temporary
Executive Authority) yang dibentuk PBB.
3)
Pada 1 Mei 1963,
Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
4)
Pemerintah
Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk
menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada
tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.
Berdasarkan
hasil Pepera tahun 1969, Dewan Musyawarah Pepera secara aklamasi memutuskan
bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Hasil musyawarah
pepera tersebut dilaporkan dalam Sidang Majelis
5.
Peristiwa G 30 S/PKI 1965
Peristiwa
Gerakan 30 S/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa
tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan
penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta
memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta.
Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai dua sarana
komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Merdeka Barat
dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.
Pada
tanggal 1 Oktober 1965 pemimpin Gerakan 30 September Letnan Kolonel Untung
mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Dalam
pengumuman tersebut disebutkan bahwa Gerakan 30 September merupakan gerakan
internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan
melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Selain itu, diumumkan
juga tentang pembentukan Dewan Revolusi, pendemisioneran Kabinet Dwikora, dan
pemberlakuan pangkat letnan kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI.
Pengumuman ini segera menyebar pada 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan
di masyarakat.
Gambar
Pahlawan Revolusi
Mayor
Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis
Angkatan Darat (Pangkostrad) memutuskan segera mengambil alih pimpinan TNI
Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/ Pangad saat itu belum
diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia
kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan.
Operasi penumpasan G 30 S/PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama
Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon 328/Para Divisi
Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh
Kolonel Sarwo Edhi Wibowo mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang
sebenarnya kepada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel
Sarwo Edhi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan
pemberontakan G 30 S/PKI berhasil digagalkan.
B.
MATERI
PENGAYAAN
Pelajarilah materi
tentang kondisi politik Indonesia pada abad 21 dan bandingkan dengan Politik pada masa
demokrasi terpimpin.
|
|
C.
EVALUASI
Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !
- Alasan yang mendorong
Indonesia keluar dari PBB adalah ....
- Pada tahun 1960, presiden
membubarkan DPR hasil pemilu 1955 sebab ....
- Kubu bangsa yang
kapitalis/imperialis dan bangsa-bangsa yang baru berkembang, tetapi
cenderung memihak kapitalis/imperialis disebut ....
- Salah satu latar belakang
munculnya demokrasi terpimpin adalah adanya kegagalan Konstituante dalam merumuskan ....
- Dalam upaya pembebasan Irian
Barat, Indonesia menempuh jalur militer setelah mengumandangkan ....
- Penyimpangan kebijakan
politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin
adalah ....
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959
mempunyai arti penting bagi Republik Indonesia, yaitu ....
- Indonesia keluar sebagai
anggota organisasi PBB pada tanggal ....
- Oldefos menurut konsep
Presiden Soekarno adalah ....
- Organisasi massa di era
Demokrasi Terpimpin yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita
yang terkandung dalam UUD 1945 adalah ....
- Munculnya Dwikora
dilatarbelakangi oleh ....
- Pernyataan yang paling tepat
mengenai isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
- Pada masa Demokrasi
Terpimpin, Indonesia menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia
karena ....
- Setelah mengeluarkan dekrit,
Presiden Soekarno membentuk DPAS yang bertugas ....
- Hubungan Indonesia dengan
negara Barat pada masa Demokrasi Terpimpin semakin renggang
dikarenakan ....
Jawaban
1. diterimanya Malaysia sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
2. DPR menolak rancangan APBN
yang diajukan presiden
3. Oldefos
4. UUD baru
5. Trikora
6. terbentuknya Poros
Jakarta-Peking menunjukkan Indonesia memihak Blok Timur
7. berfungsinya kembali UUD
1945 sebagai dasar idiil dan yuridis
8. 7 Januari 1965
9. negara-negara imperialis
Barat
10. Front Nasional
11. rasa kekhawatiran Soekarno
terhadap berdirinya Federasi Malaysia
12. pembubaran Konstituante dan
pembentukan MPRS dan DPAS
13. menganggap pembentukan
Federasi Malaysia sebagai neokolonialisme Inggris
14. memberikan pertimbangan
kepada presiden
15. negara-negara Barat bersikap
pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian Barat
D.
DAFTAR
RUJUKAN
Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. 2016. Buku Siswa Mata Peajaran IPS. Jakarta: Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan.
https://www.berbagaireviews.com/2018/06/konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar